Modul Penerimaan Negara (Bagian 2)

Pembayaran oleh Wajib Bayar/Wajib Setor

Sebagai warga negara yang baik, kita, termasuk saya(walaupun saya belum pernah membayar pajak-karena sebagai PNS golongan II belum dikenakan potongan pajak) tentunya harus ikut serta dalam menyukseskan pembangunan. Salah satu partisipasi yang dapat kita lakukan adalah dengan membayar pajak dan penerimaan negara lainnya. Di samping melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ada baiknya juga kita-mungkin sebagian dari kita sudah tahu-mengetahui tata cara pembayaran penerimaan negara. Pembayaran penerimaan negara dapat dilakukan dengan melalui loket/teller Bank/Pos dan fasilitas electronic banking (e-banking). Adapun tata cara pembayarannya adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos
Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos saat ini paling banyak diketahui dan dilakukan para wajib bayar/wajib setor, walaupun pada umumnya kita harus rela untuk mengantri dalam waktu yang cukup lama, khususnya untuk bank yang tidak menyediakan loket khusus untuk pembayaran penerimaan negara. Langkah-2 pembayaran melalui loket/teller bank/pos yaitu:
a. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas rangkap empat (dalam pelaksanaannya masih banyak wajib bayar/wajib setor yang membayar dengan bukti setoran sebanyak lima rangkap).
b. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan
c. Menerima kembali bukti setoran lembar ke-1 dan ke-3 yang telah diberi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)(dapat berupa cetakan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau teraan BPN pada bukti setoran)
d. Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.

2. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking)
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama, MPN merupakan system online yang menghubungkan Bank/Pos dengan database pusat MPN. Hal ini memungkinkan wajib bayar/wajib setor untuk melakukan pembayaranpenerimaan di mana pun dan kapan pun dengan menggunakan fasilitas e-banking. Tata cara pembayarannya hamper sama dengan pada saat kita akan melakukan booking online tiket pesawat terbang, yaitu:
a. Melakukan pendaftaran pada system registrasi pembayaran di situs http://www.djpbn.depkeu.go.id. Proses registrasi ini dilakukan dengan mengisi data diri kita dan akan menghasilan nomor ID MPN (6 digit)
b. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Registrasi Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.
c. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP yang tercantum pada surat tagihan dimaksud;
d. Melakukan pembayaran melalui fasilitas e-banking dengan menggunakan NRP. (saya pernah mencoba melakukan pembayaran melalui ATM, di situ kita diharuskan mengisi MPN ID diikuti dengan NRP, jadi bukan hanya NRP saja);
e. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
f. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menggunakan NTPN/NTB;
g. Menyampaikan BPN kepada instansi terkait.

Pembayaran melalui fasilitas e-banking ini memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada wajib bayar/wajib setor karena tidak terikat dengan waktu dan tempat. Bagi Bank/Pos sendiri cara ini dapat mengurangi kepadatan antrian loket/teller penerimaan negara sehingga langkah untuk meminta Bank untuk membuka loketnya pada hari libur seperti yang terjadi saat akan berakhirnya program sunset policy akhir tahun 2008 dan perpanjangan sunset policy pada Maret 2009 ini tidak perlu dilakukan lagi apabila cara pembayaran melalui e-banking ini lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, kiranya perlu sosialisasi melalui media cetak dan elektronik (selama ini saya belum pernah melihat ada sosialisasi hal ini di media cetak dan elektronik). Di sisi sistem MPN sendiri perlu dilakukan perbaikan pada sistem registrasi pembayaran di http://www.djpbn.depkeu.go.id karena berdasarkan yang saya alami untuk mengisi data setoran perpajakan memang cukup mudah, tetapi pada saat mengisi data SSBP ada beberapa kesulitan terutama pada kolom fungsi/sub fungsi/program dan kegiatan/subkegiatan dengan keterangan bahwa kode yang dimasukkan dianggap salah sehingga data setoran tersebut tidak dapat disimpan (padahal pada saat saya cek di kode-kode tersebut di aplikasi KPPN sudah ada dan benar).

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/
2006 dengan beberapa tambahan.

Notes: Bagi temen-2 yang sudah pernah melakukan pembayaran baik Pajak maupun bukan pajak, mohon bagi2 pengalamannya….terima kasih…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s