Belanja Pegawai

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Belanja pegawai merupakan kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan kepada aparatur negara yang bertugas di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur, dan kontribusi sosial.
Komponen Penghasilan:

A. GAJI
Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang, yang besar atau kecilnya gaji seseorang ditentukan oleh pangkat dan masa kerja yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.
Pada umumnya sistem penggajian dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda.
Yang dimaksud dengan sistem skala tunggal adalah penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas tersebut.
Yang dimaksud dengan skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkatnya, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas tersebut.
Selain kedua sistem penggajian tersebut, juga dikenal sistem penggajian gabungan yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam skala gabungan, gaji pokok ditentukan sana bagi pegawai negeri berpangkat sama, di samping itu juga diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab berat, mencapai prestasi tinggi, atau melakukan pekerjaan tertentu yang bersifat memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus. Sistem skala ganda atau sistem skala gabungan hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila ssudah ada analisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.
Di lain pihak, penentuan gaji pegawai memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan tempat pegawai tersebut dipekerjakan.
1. Gaji Pokok
Gaji pokok merupakan landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seorang pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagai komponen perhitungan gaji seperti tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar prosentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji seorang pegawai negeri sipil trgantung pada golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu pangkat berfingsi pula sebagai dasar penggajian pegawai negeri sipil. Pangkat dalam hal ini adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, yang besarnya menurut penetapan golongan diberkan gaji pokok bagi tiap-tiap pegawai.
Gaji pokok bagi seorang calon PNS adalah sebesar 80% dari gaji pokok yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil.
Apabila seorang PNS sudah mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok segaris dengan pengalaman kerjanya yang diakui sebagai masa kerja golongan.
Pemberian gaji pokok di atas setinggi-tingginya berdasarkan gaji pokok maksimum adalah golongan yang bersangkutan dikurangi dua kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.
Kepada seorang yang langsung diangkat menjadi PNS apabila sudah memiliki pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
Kepada PNS yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula diberikan gaji pokok brdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
Kepada pensiunan PNS yang diangkat menjadi pegawai bulanan disamping mendapatkan pensiun juga mendapatkan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat pensiun.
Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon PNS dan PNS sitetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tunjangan
Di samping gaji pokok, kepada PNS juga diberikan tunjangan-tunjangan, yang meliputi:
a. Tunjangan keluarga
Tunjangan keluarga, terdiri dari:
1) Tunjangan istri/suami
Yaitu tunjangan yang diberikan kepada PNS yang beristri/bersuami sebesar 5% dari gaji pokok , dengan ketentuan apabila kedua-duanya menjadi PNS, tunjangan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi dengan melampirkan perincian pembayaran gaji dari tempatnya bekerja yang disahkan oleh instansi yang melakukan pembayaran gajinya, kecuali bagi yang memperoleh pembayaran gaji dari kantor pembayaran yang sama (KPPN) cukup memberikan keterangan tertulis. Tunjangan ini hanya diberikan untuk satu orang suami/istri. Untuk mendapatkan tunjangna istri/suami harus melampirkan surat nikah.
Bagi pegawai yang suaminya bekerja di perusahaan swasta harus dilampirkan surat keterangan dari tempatnya bekerja yang menyatakan bahwa suaminya adalah pegawai perusahaan tersebut.
Bagi pegawai yang suaminya bukan pegawai/bekerja sendiri atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap harus dilampirkan surat keterangan lurah/camat setempat yang menyatakan apa pekerjaan suaminya.
2) Tunjangan anak
Yaitu tunjangan yang diberikan kepada PNS yang mempunyai anak kandung/anak tiri atau anak angkat yang belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya. Tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak, dengan jumlah maksimal dua anak yang belum berusia 18 tahun, kemudian dapat diperpanjang menjadi 21 tahun apabila anak tersebut belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata-nyata menjadi tanggungannya, kemudian dapat diperpanjang pula hingga berusia 25 tahun apabila anak tersebut masih kursus/sekolah/kuliah (tidak mendapatkan beasiswa) dengan melampirkan keterangan dari kepala sekolah/kursus/perguruan tinggi menurut bentuk yang telah ditetapkan (Keppres 16/1994).
Persyaratan lain yang diperlukan agar dapat memperoleh tunjangan pertama kalinya untuk anak kandung adalah dengan melampirkan surat keterangan kelahiran anak dari pejabat yang berwenang, yakni kantor pencatatan sipil, lurah/camat setempat dan atau surat lahir yang dikeluarkan oleh bupati/walikota setempat.
Pemberian tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai dengan suami/istri supaya melampirkan surat keputusan pengadilan yang memutuskan/mengesahkan perceraian tersebut bahwa anak-anak tersebut menjadi tanggungan penuh si janda/si duda.
Pemberian tunjangan anak tiri bagi janda yang suaminya meninggal supaya dilampirkan surat keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah tanggungan penuh bagi si janda dan tidak mendapatkan tunjangan pensiun.
Pembayaran tunjangan anak bagi anak angkat harus dibuktikan dengan pengangkatan anak (hukum adopsi) yang dilakukan dengan surat keputusan pengadilan negeri.
Untuk mendapatkan tunjangan anak, diwajibkan mengisi formulir model KP4 sebanyak dua rangkap yang disahkan oleh kepala kantor/satuan kerja ( sekarang DA.01.04 dan bagi pensiunan mengisi KK 55c) diisi paling lambat akhir Januari suatu tahun anggaran.
Pembuat Daftar Gaji meneliti kebenaran isi keterangan itu dan kemudian paling lambat mengirimkan pada akhir Januari suatu tahun anggaran kepada KPPN, setelah dibuatkan rekapitulasinya yang dikirimkan ke PT Taspen melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Kas Negara ( sekarang disimpan di KPPN).
Tujuan pengisian dan pengiriman KP4 oleh bendahara gaji kepada KPPN erat hubungannya dengan usaha pemerintah untuk menerbitkan data pegawai negeri sipil beserta susunan keluarganya yang mendapatkan tunjangan keluarga.
3) Tunjangan pangan (beras)
Keppres nomor 272 tahun 1967 yang diberlakukan sejak januari 1968 (yang merupakan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 12/1967/PGPS-1968) menetapkan jatah tunjangan beras sebagai berikut:
a) Anggota angkatan bersenjata (TNI) 18 kg/bulan/orang
b) Pegawai sipil angkatan bersenjata (TNI) 10 kg/bulan/orang
c) Pegawai negeri sipil 10 kg/bulan/orang.
d) Pegawai organic daerah otonom 10 kg/bulan/orang.
e) Pejabat 10 kg/bulan/orang
f) Pegawai harian organik yang digaji berdasarkan PGPS 1968 10 kg/bulan/orang.
Pensiun pegawai-pegawai nomor a) s.d. e) diberikan dalam bentuk natura.
Istri, suami, dan anak pegawai tersebut a) s.d. g), ternasuk janda pensiunan dan anak yatim piatu pegawai-pegawai tersebut a) s.d. e) dan g) 10 kg/bulan/orang.
Selanjutnya dipertegas dalam pasal lain dalam keppres tersebut bahwa suami istri dan anak atau anak yatim tersebut yang berhak mendapat tunjangan pangan adalah mereka yang masuk dalam daftar gaji/pensiun.
Kebijakan pemerintah dalam hal tunjangan banyak mengalami perubahan. Semula, bagi golongan I saja yang diberikan secara natura dan cuma-cuma, kepada golongan di atasnya dibebankan separuh harga (sebagian disubsidi), kemudian diberikan dalam bentuk natura dan diberikan gratis dalam bentuk uang yang harga per kilogramnya ditetapkan pemerintah berdasarkan daerah minus/surplus, kemudian harganya disamakan baik daerah surplus maupun daerah minus berdasarkan ketentuan/keputusan gubrnur untuk daerahnya masing-masing setelah mendengarkan pendapat Bulog setempat.
Pada akhirnya kebijakan penetapan harga beras berdasarkan keppres 16/1994 menjadi kewenangan Menteri Keuangan dan kepada PNS, tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang untuk semua golongan, kecuali untuk pegawai yang bertugas di tempat yang terpencil.
4) Tunjangan Jabatan
Pengaturan tunjangan jabatan pada masa lalu ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendengarkan pertinbangan kepala urusan pegawai (sekarang BKN) dan besarnya tunjangan menurut Undang-undang pokok kepegawaian ditetapkan 20% dari gaji pokok.
Perkembangan selanjutnya kemudian ditetapkan bahwa pemberian tunjangan jabatan tidak hanya diberikan kepada PNS yang memimpin satuan kerja, tetapi juga kepada semua PNS yang menjabat jabatan tertentu yang macam dan besarnya ditetapkan oleh presiden. Demikian juga pada masa itu pemberian tunjnagan jabatan untuk golongan II, III, dan IV diperkirakan hanya akan diterima oleh 25% dari jumlah seluruh pegawai. Kemudian dipertimbangkan pula bahwa tidak semua fungsi dapat digambarkan dalam struktur organisasi. Padahal fungsi-fungsi itu memegang peranan yang penting dalam kelangsungan suatu organisasi. Oleh karena itu, terhadap pelaksana fungsi-fungsi ini-seperti dosen, hakim, dan peneliti- juga diberikan tunjangan fungsional.
Menurut SE DJA nomor 142/A/621/1995, sejak Januari 1996, seorang PNS tidak diperkenankan menerima dua jenis tunjangan jabatan, hanya yang paling menguntungkan bagi PNS tersebut dari salah satu tunjangan yang dibayarkan kepada PNS tersebut.

MACAM DAN KELOMPOK PENGHASILAN
Penghasilan PNS dapat dikelompokkan menjadi:
A. Kelompok gaji, terdiri atas
1. Gaji induk (bulanan)
Gaji induk (bulanan), yaitu gaji yang dibayarkan setiap bulan kepada PNS/calon PNS yang secara definitif ditempatkan untuk bekerja di suatu kantor/instansi pemerintah di wilayah kerja/wilayah bayar KPPN berkenaan.
Pada umumnya, jumlah pembayaran gaji induk setiap bulannya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi atas PNS yang tercantum dalam daftar gaji. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang dibayarkan dalam daftar gaji induk bulanan. Perubahan-perubahan tersebut adalah
a. Ada penambahan jumlah PNS karena ada PNS pindahan dari wilayah bayar KPPN lain;
b. Ada PNS yang masuk masa pensiun;
c. Ada PNS yang wafat;
d. Kelahiran anak PNS (penambahan anak) yang tidak melebihi dua anak;
e. Ada PNS yang baru menikah;
f. Ada anak PNS yang sudah dewasa sehingga harus dihentikan pembayaran tunjangannya.
g. Ada istri/suami PNS yang meninggal.

2. Gaji susulan
Gaji susulan adalah gaji yang dibayarkan kepada PNS//cal;on PNS yang belum masuk ke dalan daftar gaji induk bulanan. Gaji induk ini terjadi karena:
a. Ada PNS pindahan dari wilayah bayar KPPN lain
b. Ada calon PNS yang durat pengangkatannya instansi bersangkutan setelah daftar gaji induk serta SPM-LS-nya sudah diajukan ke KPPN.
Pengajuan permintaan gaji susulan dilakukan oleh bendahara gaji dengan persetujuan kepala kantornya atau atasan langsungnya yang berwenang harus mengajukan permintaan pencairan dana ke KPPN setempat dengan menyampaikan:
a. SPM-LS gaji susulan
b. Daftar perhitungan gaji susulan
c. SK pindah dari pejabat yang berwenang (rekaman yang telah dilegalisasi)
d. Surat Keterangan Berita Acara Serah Terima Jabatan dari kantor yang bersangkutan
e. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dari kepala kantor/satuan kerja yang berkenaan
f. SKPP dari KPPN asal atas nama PNS yang bersangkutan.
Tata cara menghitung gaji susulan dilakukan dalam daftar yang sama seperti gaji induk dengan cara yang sama.

3. Gaji terusan
Berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 49 tahun 1980, gaji terusan adalah gaji yang diberikan kepada ahli waris (suami/istri/anak) yang ditinggal wafat oleh seorang PNS untuk menghindari adanya kevakuman penerimaan penghasilan berhubung dengan pensiun janda/duda/tunjangan yatim piatunya belum dapat dibayarkan pada bulan berikutnya setelah PNS bersangkutan meninggal. Gaji terusan dibayarkan selama empat bulan berturut-turut.
Persyaratan pembayaran gaji terusan:
a. SPM-LS gaji terusan ditandatangani oleh bendahara gaji dan diketahui oleh kepala kantor/atasan langsungnya;
b. Visum et Repertum (surat kematian) dari dokter pemerintah yang diperkuat dengan keterangan kematian lurah/camat setempat;
c. Rekaman surat nikah yang dilegalisasi oleh KUA setempat;
d. Daftar keluarga terbaru yang disahkan oleh lurah/camat;
e. Surat keterangan ahli waris dari instansi/pejabat yang berwenang;
f. Surat kuasa ahli waris yang ditandatangani semua ahli waris sebagai tanda bahwa pembayarannya diberikan kepada salah satu ahli waris sebagai kuasanya;
g. Daftar perhitungan besarnya gaji terusan yang dibayarkan.

4. Uang muka gaji (persekot gaji)
Bagi seorang PNS yang dialihtugaskan (dimutasikan) ke tempat lain/kota lain di luar wilayah kerja asalnya diberikan hak untuk meminta pembayaran uang muka gaji (persekot gaji). Adapun besarnya uang muka gaji dan tata cara persyaratannya diatur dalam SE DJA tanggal 3 Oktober 1995 nomor SE 125/A/1995 yang antara lain menetapkan bahwa:
a. Bagi PNS yang sudah berkeluarga uang muka gaji diberikan sebesar dua bulan gaji tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan
b. Bagi PNS yang belum berkeluarga uang muka gaji diberikan sebesar satu bulan gaji tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan.
Uang muka gaji diberikan dengan maksud untuk membantu kebutuhan PNS beserta keluarganya di tempat tugas yang baru karena gaji bulan berikutnya belum tentu dapat dibayarkan tepat waktu karena belum sempat masuk ke dalam daftar gaji induk bulanan pada bulan berkenaan.
Untuk memperoleh pembayaran uang muka gaji dari KPPN setempat, bendahara gaji harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a. SPM-LS uang muka gaji.
b. SK pindah dari pejabat yang berwenang (rekaman).
c. Daftar keluarga terbaru yang disahkan oleh lurah/camat.
d. SKPP berupa fotokopi yang telah dilegalisasi.
e. Daftar perhitungan pembayaran uang muka gaji.
Perhitungan uang muka gaji dibuat dalam daftar gaji, dengan cara yang sama dengan perhitungan gaji induk tetapi dengan beberapa perbedaan, yaitu tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan (tidak diberikan). Jumlah bersih yang harus dibayarkan harus sama dengan nilai yang tercantum dalam SPM-LS-nya.

5. Kekurangan Gaji (rapel gaji)
Kekurangan gaji dibayarkan kepada PNS karena:
a. Adanya kenaikan pangkat yang SK-nya terlambat diterima
b. Adanya perubahan status dari calon PNS menjadi PNS definitif
c. Adanya kenaikan jabatan (struktural/fungsional) yang SK-nya terlambat diterima instansi yang bersangkutan.
Persyaratan pencairan/pengajuan kekurangan gaji adalah:
a. SPM-LS kekurangan gaji.
b. SK kenaikan pangkat atau SK pengangkatan seorang PNS (dari sebelumnya calon PNS) terhitung mulai kapan (rekaman yang sudah dilegalisasi).
c. SK pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional terhitung mulai kapan.
d. Daftar perhitungan kekurangan gaji/penghasilan yang masih harus dibayarkan.
e. Dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti surat-surat keputusan yang menjadi dasar permintaan pembayaran kekurangan gaji sebagai lampiran SPM-LS-nya berupa rekaman atau salinan yang dilegalisasi oleh pejabat instansi yang berwenang.
Tata cara menghitung kekurangan gaji adalah :
a. Di barisan atas dari daftar gaji dihitung besarnya gaji pokok baru atau dengan tunjangan baru sesuai dengan ketetapan di dalam SK berkenaan
b. Di barisan bawahnya dihitung besarnya gaji/penghasilan yang sudah dibayarkan sebelum adanya perubahan status dari PNS yang bersangkutan
c. Kedua hasil perhitungan di atas kemudian dikurangkan
d. Hasil pengurangan tersebut dikalikan sebanyak bulan yang disesuaikan. Hasilnya meupakan jumlah kekurangan yang akan dimasukkan ke dalam SPM-LS.

6. Uang duka wafat (UDW)
Terhadap PNS yang wafat (meninggal dan belum memasuki masa pensiun), kepada ahli warisnya (suami/anak/ahli waris lainnya) sesuai ketentuan yang berlaku oleh pemerintah dapat dibayarkan:
a. Uang duka wafat.
b. Gaji terusan.
c. Pensiun janda/duda/tunjangan yatim piatu.
Kebijaksanaan pemberian uang duka wafat kepada ahli waris PNS yang wafat dilakukan sebagai bantuan untuk biaya pemakaman dan biaya lainnya yng berhubungan pemakaman tersebut.
Menurut PP Nomor 12/1981 jo SE bersama Menkes dan Kepala BAKN (sekarang BKN) Nomor 368/Menkes/KKB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 ditetapkan bahwa:
a. Tewas adalah:
1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban.
2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
3) Meninggal dunia langsung yang diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam atau karena menjalankan tugas
4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai tindakan dari anasir tersebut.
b. Wafat adalah meninggal dunia yang tidak diakibatkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam pengertian tewas.
Ketentuan tersebut, selain berlaku untuk pegawai negeri juga berlaku untuk:
a. Calon PNS.
b. PNS yang diperbantukan oleh pejabat yang berwenang pada badan-badan swasta.
c. Pejabat negara yang hak keuangannya diatur dalam UU 12/1980 (pejabat non eksekutif).
d. Pejabat negara yang hak keuangannya diatur dalam UU 50/1980 (menteri negara).
e. Pejabat negara yang hak keuangannya diatur dalam UU 9/1980 jo PP 48/1980 (kepala daerah/wakil kepala daerah).
f. Para pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun.

7. Uang duka tewas
Uang duka tewas diberikan kepada istri atau suami dari PNS yang tewas sebesar enam kali penghasilan sebulan, serendah-rendahnya Rp 500.000,00.
Penghasilan terakhir sebulan yang diterima oleh seorang pegawai yang bersangkutan terdiri atas:
a. Gaji pokok.
b. Tunjangan keluarga.
c. Tunjangan perbaikan penghasilan (sekarang sudah masuk ke gaji pokok).
d. Tunjangan jabatan.
e. Tunjangan pangan (dalam bentuk uang).
f. Tunjangan lain yang berhak diterimanya.
Pembayaran uang duka tewas tidak dilakukan potongan apapun dan perhitungan gaji pokoknya berdasarkan penghasilan menurut pangkat anumerta, taitu pangkat yang dinaikkan setingkat lebih tinggi secara anumerta.
Apabila seorang PNS yang tewas tidak mempunyai istri/suami, uang duka tewas diberikan kepada anaknya. Apabila tidak mempunyai suami/istri atau anak, uang duka tewas diberikan kepada orang tuanya. Apabila PNS yang tewas tidak mempunyai suami/istri atau anak atau orang tua, uang duka tewas diberikan kepada ahli warisnya.

8. Uang duka wafat
Besarnya uang duka tewas yang dibayarkan kepada ahli warisnya adalah tiga kali penghasilan sebulan, serendah-rendahnya Rp 100.000,00 tanpa potongan apa pun dan dibayarkan sekaligus. Persyaratan pembayaran haruslah mengajukan permintaan tunjangan kematian yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat penguburan yang ditandatangani pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa.
Pemberian UDW juga diberikan kepada pensiunan PNS, pensiunan pejabat negara, pensiunan anggota TNI/POLRI termasuk onderstan, penerima tunjangan perintis kemerdekaan, dan penerima uang tunggu.
Besarnya uang duka wafat untuk penerima pensiun/tunjangan adalah:
a. Sebesar tiga kali penghasilan pensiun yang diterima dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp 100.000,00.
b. Sebesar tiga kali penghasilan pensiun sebulan alm. Pensiunan janda/duda pegawai negeri dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp 75.000,00.
Catatan: Bagi pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara kemudian tewas semasa menduduki jabatan diberikan perlakuan sebagai berikut:
a. Kepada janda/dudanya diberikan UDT sebagai pejabat negara sedangkan UDT sebagai pegawai negeri tidak diberikan;
b. Kepada janda/duda diberikan pensiun janda/duda sebesar 72% dari dasar pensiun sebagai pejabat negara dan diberikan pula pensiun janda/duda sebesar 36% dari dasar pensiun sebagai PNS.
Perhitungan besarnya pokok pensiunadalah berdasarkan pangkat anumerta.

9. Uang bantuan kuliah/keluarga (UBK)
Di beberapa departemen/lembaga proses penerimaan pegawai selain dilakukan dengan menerima/mengangkat pegawai baru juga dapat ditempuh dengan menugaskan pegawai yang sudah ada dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kesempatan/ditugaskan mengikuti pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Bagi pejabat atau pegawai yang memperoleh tugas demikian setelah ditetapkan dengan surat ketetapan pehabat yang berwenang untuk mengikuti kegiatan tersebut diberikan santunan/insentif/bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi PNS yang telah berkeluarga diberikan tunjangan keluarga sebesar gaji yang diterima yang bersangkutan dikurangi dengan tunjangan jabatan dan tunjangan beras untuk satu orang. Sedangkan bagi PNS yang belum berkeluarga diberikan bantuan sebesar 50% dari gaji yang diterimanya sebulan dikurangi dengan tunjangan jabatan dan tunjangan beras.

Sumber : Diktat Penatausahaan Anggaran (Pusdiklat Anggaran BPPK)

About these ads

13 comments on “Belanja Pegawai

  1. mohon bertanya, kiranya berkenan. jika seorang pns wafat bulan juli, dan mestinya pensiun bulan september. apakah tetap menerima gaji terusan selama 4 bulan ? bagaimana gaji pensiunnya ? terima kasih banyak.

  2. mohon bertanya, kiranya berkenan. jika seorang pns wafat bulan juli, dan mestinya pensiun bulan september. apakah tetap menerima gaji terusan selama 4 bulan ? bagaimana gaji pensiunnya ? terima kasih banyak..

  3. buat mas iono, saya belum paham betul masalah tersebut dan belum baca peraturannya seperti apa. jadi maaf, belum bisa memberikan jawaban yang bener seperti apa..

  4. seorang pensiunan janda juga merangkap pensiunan pns bila meninggal dunia apakah ahli warisnya masih berhak menerimah gaji terusan dan uang duka wafatnya dan bagaimana prosedurnya

  5. gaji terusan dan uang duka wafat kan diberikan kepada ahli waris seorang PNS yang meninggal dunia. jadi kalo yang meninggal pensiunan ya ga dapt gaji terusan dan uang duka wafat…

  6. @mas iono: sedikit tambahan yg saya tahu, jika meninggal juli maka uang duka wafat dapat segera dibayar bulan juli, gaji bulan agustus diperbaiki menjadi gaji terusan dan pada skpp (surat penghentian pembayaran) saat bulan pensiun akan dimuat keterangan jenis pembayaran yang sudah dibayar sebelumnya yaitu gaji terusan telah dibayar sampai dengan bulan… termasuk utang2 jika ada, sehingga PT Taspen akan memperhitungkan hak ybs dlm pembayaran pensiun ybs
    @mas arifin:gaji pensiun terusan dan udw pensiun tetap dapat diterima oleh ahli waris, syarat2nya yg paling penting sk pensiun, surat keterangan kematian, dll selengkapnya mungkin dpt ditanyakan di PT Taspen
    maaf jika kurang berkenan.

    • @mas gadul: terima kasih atas jawabannya. saya jadi malu nih…belum tahu apa2. haha… harus lebih banyak baca lagi..

  7. pagi semua…mohon penjelasan tentang PP berapa yang mengatur tentang tunjangan keluarga, anak, beras bagi PNS, terima kasih,

  8. Untuk semuanya,
    jika suami istri keduanya PNS.
    Trus secara agama keduanya cerai (pisah sudah lama,dg dibuktikan kartu keluarga tidak menyebut suami/istri) tp scara hukum belum.
    Apakah keduanya berhak menerima tunjangan suami/istri

  9. Selama seorang suami atau istri PNS belum memiliki surat keputusan perceraian dari Pengadilan Agama (bagi yang Islam) atau Pengadilan Negeri bagi non Islam, maka selama itu tunjangan istri atau suami tetap dapat dibayar.
    Baca PP 45 tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s